DPR Tagih Penjelasan Pemerintah Soal Penghapusan Formasi CPNS Guru
Tuesday, January 12, 2021
Comment
cendekiapedia.blogspot.com - Wakil Ketua Komisi X DPR , Abdul FIkri Faqih mendesak pemerintah memberi penjelasan soal rencana penghapusan formasi guru di dalam rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) terhadap formasi 2021 ini.
"Karena guru pensiun menurut proyeksi kemendikbud terhadap 2021-2025 meraih 316.535 guru, belum termasuk yang meninggal dunia, kemudian bagaimana langkah mencukupi kebutuhan guru yang totalnya 960 ribu?," ujar Fikri di dalam keterangannya, Senin (4/1/2021).
Fikri pun mempertanyakan kebijakan yang dijadikan alternatif pemerintah di dalam selesaikan persoalan kebutuhan guru adalah melalui rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pasalnya kebijakan ini termasuk belum jelas, tetutama bagi masyarakat pendidikan.
Sementara, politisi PKS ini mengutarakan bahwa rekrutmen PPPK guru sebelumnya termasuk telah memicu trauma para guru yang dijanjikan."Karena yang telah diterima lulus tes, faktanya telah 1 tahun lebih, belum menerima SK (surat ketetapan pengangkatan)," ungkapnya.
Menurut Fikri, kebutuhan 960 ribu guru yang telah diumumkan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) sebelumnya, dan kemudian disambut pengumuman Kemenpan RB yang hendak merekrut 1 juta ASN wajib mengetahui formulasinya.
"Karena guru pensiun menurut proyeksi kemendikbud terhadap 2021-2025 meraih 316.535 guru, belum termasuk yang meninggal dunia, kemudian bagaimana langkah mencukupi kebutuhan guru yang totalnya 960 ribu?," ujar Fikri di dalam keterangannya, Senin (4/1/2021).
Sementara, politisi PKS ini mengutarakan bahwa rekrutmen PPPK guru sebelumnya termasuk telah memicu trauma para guru yang dijanjikan."Karena yang telah diterima lulus tes, faktanya telah 1 tahun lebih, belum menerima SK (surat ketetapan pengangkatan)," ungkapnya.
Menurut Fikri, kebutuhan 960 ribu guru yang telah diumumkan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) sebelumnya, dan kemudian disambut pengumuman Kemenpan RB yang hendak merekrut 1 juta ASN wajib mengetahui formulasinya.
Sehingga, ketetapan ini mampu ditindaklanjuti oleh daerah, sebab formasi itu termasuk wajib diusulkan oleh pemda sesuai kewenangannya.
Mantan guru ini mencontohkan, rekrutmen PPPK khususnya dari honorer K2 yang telah diterima 34.000 orang, nyatanya pemda cuma mengusulkan 31.000 saja, agar itulah formasi yang disajikan oleh Kemenpan RB."Artinya tersedia persoalan dengan 3.000 orang yang telah lulus tapi tidak diusulkan Pemda," terang Fikri.
Untuk itu, Fikri mendesak perlunya komunikasi intens antara Kemendikbud, Kemenpan RB, Kemenkeu dan Badan Kepegawaian Negara. Sehingga akan muncul formasi ideal yang realistis sesuai kemampuan keuangan negara di dalam rekrutmen guru yang disesuaikan dengan kebutuhan.
Mantan guru ini mencontohkan, rekrutmen PPPK khususnya dari honorer K2 yang telah diterima 34.000 orang, nyatanya pemda cuma mengusulkan 31.000 saja, agar itulah formasi yang disajikan oleh Kemenpan RB."Artinya tersedia persoalan dengan 3.000 orang yang telah lulus tapi tidak diusulkan Pemda," terang Fikri.
Untuk itu, Fikri mendesak perlunya komunikasi intens antara Kemendikbud, Kemenpan RB, Kemenkeu dan Badan Kepegawaian Negara. Sehingga akan muncul formasi ideal yang realistis sesuai kemampuan keuangan negara di dalam rekrutmen guru yang disesuaikan dengan kebutuhan.
Dan himbauan Komisi X DPR RI termasuk selalu mengingatkan pemerintah untuk mengatasi problematika perihal guru.
"Guru wajib miliki kejelasan status, kejelasan kesejahteraan dan kejelasan jaminan sosialnya, baru kami akan bicara perihal mutu guru ke depan wajib miliki kompetensi dan skill apa saja," tegasnya.
Legislator Dapil Jawa Tengah IX ini memambahkan, sepanjang tidak tersedia tiga kejelasan soal guru tersebut, yaitu kejelasan status, kejelasan kesejahteraan, dan jaminan sosialnya, pemerintah jangan menyinggung soal tuntutan dan target-target kepada para guru.
"Tidak usah bicara dulu soal tuntutan guru wajib miliki mutu, kompetensi, dan skill, tidak usah termasuk soal tujuan pendidikan kami yang berkualitas, jauh panggang dari api," pungkas Fikri.
Sumber sindo
Edit @hakimlfc13
"Guru wajib miliki kejelasan status, kejelasan kesejahteraan dan kejelasan jaminan sosialnya, baru kami akan bicara perihal mutu guru ke depan wajib miliki kompetensi dan skill apa saja," tegasnya.
Legislator Dapil Jawa Tengah IX ini memambahkan, sepanjang tidak tersedia tiga kejelasan soal guru tersebut, yaitu kejelasan status, kejelasan kesejahteraan, dan jaminan sosialnya, pemerintah jangan menyinggung soal tuntutan dan target-target kepada para guru.
"Tidak usah bicara dulu soal tuntutan guru wajib miliki mutu, kompetensi, dan skill, tidak usah termasuk soal tujuan pendidikan kami yang berkualitas, jauh panggang dari api," pungkas Fikri.
Sumber sindo
Edit @hakimlfc13
0 Response to "DPR Tagih Penjelasan Pemerintah Soal Penghapusan Formasi CPNS Guru"
Post a Comment
PERHATIAN
- Mohon untuk tidak berkomentar dengan bahasa yang kasar, menyebarkan spam dan berbau konten dewasa.
- Berkomentarlah sesuai pembahasan yang terkait konten saja.
- Kalau pun ada keluhan, semisal kesulitan mengunduh file yang ada, maka kamu bisa membaca dahulu step by step caranya.
- Kalau ada link mati/broken link, bisa segera melapor admin dengan kontak media sosial yang dicantumkan (wasap, twitter or fb).
- Semua file yang tersedia gratis tidak diperjual belikan oleh admin.
Semoga selalu bahagia.