Permenpan Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Non Guru
Thursday, June 17, 2021
Comment
cendekiapedia.blogspot.com - Peratuan Menpan atau Permenpan Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Non Guru, antara lain diterbitkan bersama pertimbangan bahwa:
a) untuk menggapai visi dan misi Indonesia maju, mendukung kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat, menambah kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional, membutuhkan menambahkan aparatur sipil negara;
b) bahwa untuk mencukupi keperluan menambahkan aparatur sipil negara lebih-lebih Pegawai Negeri Sipil secara nasional dan berkelanjutan, diperlukan kebijakan lazim pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah.
Ditegaskan di dalam Peratuan Menpan atau Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan PPPK - P3K (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja) Untuk Jabatan Fungsional, bahwa Prinsip seleksi pengadaan PPPK dikerjakan secara kompetitif; adil; objektif; transparan; bersih berasal dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan tidak dipungut biaya.
Ditegaskan di dalam Peratuan Menpan atau Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional, bahwa Ketentuan Dan Persyaratan Pelamar sebagai PPPK (P3K) terhadap Jabatan fungsional adalah
a. umur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum akan batas umur khusus terhadap jabatan yang bakal dilamar cocok bersama ketetapan peraturan perundang-undangan;
b. tidak pernah dipidana bersama pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang udah mempunyai kebolehan hukum selamanya gara-gara melaksanakan tindak pidana bersama pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
c. tidak pernah diberhentikan bersama hormat tidak atas permohonan sendiri atau tidak bersama hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, bagian Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak bersama hormat sebagai pegawai swasta;
d. tidak menjadi bagian atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
e. punyai kualifikasi pendidikan cocok bersama syarat-syarat jabatan;
f. punyai kompetensi yang dibuktikan bersama sertifikasi keahlian khusus yang masih berlaku berasal dari instansi profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; dan
h. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.
Ketentuan sertifikasi keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan oleh Menteri.
Ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk (PPPK) Jabatan Fungsional, bahwa Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi, wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi dan bukan internship sesuai jabatan yang dilamar serta masih berlaku pada saat pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi dan diupload pada SSCASN.
Instansi Pemerintah wajib melakukan validasi terhadap kesesuaian Surat Tanda Registrasi. Daftar jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi ditetapkan oleh Menteri.
Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada pengadaan PPPK dengan ketentuan sebagai berikut:
a. pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
b. pada saat melamar di SSCASN pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas; dan
c. pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dibuktikan dengan:
1. dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
2. video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
Ditegaskan dalam eratuan Menpan atau Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional, bahwa Seleksi pengadaan PPPK terdiri dari 2 (dua) tahap yakni seleksi administrasi; dan seleksi kompetensi. Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.
Seleksi administrasi dilaksanakan oleh panitia seleksi instansi. Panitia seleksi instansi harus mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka. Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Pelamar yang lulus seleksi administrasi mengikuti seleksi kompetensi.
Seleksi kompetensi menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN. Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Manajerial,Kompetensi Teknis, dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan. Seleksi kompetensi memuat: kompetensi Teknis; Kompetensi Manajerial; dan Kompetensi Sosial Kultural.
Materi Kompetensi Teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
Materi Kompetensi Manajerial bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan: integritas; kerjasama; komunikasi; orientasi pada hasil; pelayanan publik; pengembangan diri dan orang lain; mengelola perubahan; dan pengambilan keputusan.
Materi Kompetensi Sosial Kultural bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan, dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki:
a. kepekaan terhadap perbedaan budaya;
b. kemampuan berhubungan sosial;
c. kepekaan terhadap konflik; dan
d. empati.
Materi seleksi Kompetensi Teknis disusun oleh instansi pembina JF selanjutnya diintegrasikan ke dalam bank soal CAT BKN. Materi seleksi Kompetensi Manajerial dan sosial kultural disusun oleh tim penyusun naskah seleksi di bawah koordinasi Panselnas.
Selengakpnya silahkan download dan baca Peratuan Menpan atau Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Non Guru, melalui link yang tersedia di bawah ini.
Link download Peratuan Menpan atau Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Non Guru pdf (KLIK DISINI)
Demikian informasi tentang Peratuan Menpan atau Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Non Guru. Semoga ada manfaatnya, terima kasih.
Penulis @hakimlfc13
b) bahwa untuk mencukupi keperluan menambahkan aparatur sipil negara lebih-lebih Pegawai Negeri Sipil secara nasional dan berkelanjutan, diperlukan kebijakan lazim pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah.
Ditegaskan di dalam Peratuan Menpan atau Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan PPPK - P3K (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja) Untuk Jabatan Fungsional, bahwa Prinsip seleksi pengadaan PPPK dikerjakan secara kompetitif; adil; objektif; transparan; bersih berasal dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan tidak dipungut biaya.
Ditegaskan di dalam Peratuan Menpan atau Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional, bahwa Ketentuan Dan Persyaratan Pelamar sebagai PPPK (P3K) terhadap Jabatan fungsional adalah
a. umur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum akan batas umur khusus terhadap jabatan yang bakal dilamar cocok bersama ketetapan peraturan perundang-undangan;
b. tidak pernah dipidana bersama pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang udah mempunyai kebolehan hukum selamanya gara-gara melaksanakan tindak pidana bersama pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
c. tidak pernah diberhentikan bersama hormat tidak atas permohonan sendiri atau tidak bersama hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, bagian Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak bersama hormat sebagai pegawai swasta;
d. tidak menjadi bagian atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
e. punyai kualifikasi pendidikan cocok bersama syarat-syarat jabatan;
f. punyai kompetensi yang dibuktikan bersama sertifikasi keahlian khusus yang masih berlaku berasal dari instansi profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; dan
h. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.
Ketentuan sertifikasi keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan oleh Menteri.
Ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk (PPPK) Jabatan Fungsional, bahwa Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi, wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi dan bukan internship sesuai jabatan yang dilamar serta masih berlaku pada saat pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi dan diupload pada SSCASN.
Instansi Pemerintah wajib melakukan validasi terhadap kesesuaian Surat Tanda Registrasi. Daftar jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi ditetapkan oleh Menteri.
Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada pengadaan PPPK dengan ketentuan sebagai berikut:
a. pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
b. pada saat melamar di SSCASN pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas; dan
c. pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dibuktikan dengan:
1. dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
2. video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
Ditegaskan dalam eratuan Menpan atau Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional, bahwa Seleksi pengadaan PPPK terdiri dari 2 (dua) tahap yakni seleksi administrasi; dan seleksi kompetensi. Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.
Seleksi administrasi dilaksanakan oleh panitia seleksi instansi. Panitia seleksi instansi harus mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka. Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Pelamar yang lulus seleksi administrasi mengikuti seleksi kompetensi.
Seleksi kompetensi menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN. Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Manajerial,Kompetensi Teknis, dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan. Seleksi kompetensi memuat: kompetensi Teknis; Kompetensi Manajerial; dan Kompetensi Sosial Kultural.
Materi Kompetensi Teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
Materi Kompetensi Manajerial bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan: integritas; kerjasama; komunikasi; orientasi pada hasil; pelayanan publik; pengembangan diri dan orang lain; mengelola perubahan; dan pengambilan keputusan.
Materi Kompetensi Sosial Kultural bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan, dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki:
a. kepekaan terhadap perbedaan budaya;
b. kemampuan berhubungan sosial;
c. kepekaan terhadap konflik; dan
d. empati.
Materi seleksi Kompetensi Teknis disusun oleh instansi pembina JF selanjutnya diintegrasikan ke dalam bank soal CAT BKN. Materi seleksi Kompetensi Manajerial dan sosial kultural disusun oleh tim penyusun naskah seleksi di bawah koordinasi Panselnas.
Selengakpnya silahkan download dan baca Peratuan Menpan atau Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Non Guru, melalui link yang tersedia di bawah ini.
Demikian informasi tentang Peratuan Menpan atau Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Non Guru. Semoga ada manfaatnya, terima kasih.
Penulis @hakimlfc13
0 Response to "Permenpan Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Non Guru"
Post a Comment
PERHATIAN
- Mohon untuk tidak berkomentar dengan bahasa yang kasar, menyebarkan spam dan berbau konten dewasa.
- Berkomentarlah sesuai pembahasan yang terkait konten saja.
- Kalau pun ada keluhan, semisal kesulitan mengunduh file yang ada, maka kamu bisa membaca dahulu step by step caranya.
- Kalau ada link mati/broken link, bisa segera melapor admin dengan kontak media sosial yang dicantumkan (wasap, twitter or fb).
- Semua file yang tersedia gratis tidak diperjual belikan oleh admin.
Semoga selalu bahagia.