Wakil Ketua DPR Komisi Dede Yusuf : Mimpi Jutaan Guru Honorer untuk Jadi PNS Pupus Sudah
Wednesday, January 13, 2021
1 Comment
cendekiapedia.blogspot.com - Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf Macan Effendi mengaku kaget dengan kabar bahwa pemerintah menentukan untuk menghentikan rekrutmen CPNS guru mulai 2021 dan menggantinya dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK).
Padahal, ketetapan ini termasuk tidak dulu disinggung di dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi X DPR dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).
"Ini berita agak mengagetkan kita, sebab beberapa pas selanjutnya Mendikbud dengan dengan Komisi X telah menyetujui bahwa terhubung pendaftaran PPPK guru sebanyak 1 juta orang, pas untuk CPNS tetap, sebab sesungguhnya CPNS adalah suatu hal yang dibutuhkan pemerintah.
Dikarenakan tiap tiap tahun tersedia yang pensiun, tiap tiap tahun selalu tersedia yang tidak mampu meneruskan tugasnya," kata Dede pas dihubungi SINDOnews di Jakarta, Senin (4/1/2021).
Politikus Partai Demokrat ini mengutarakan bahwa jumlah guru PNS ini tidak cukup banyak, apalagi rata-ratanya cuma 1-2 orang guru PNS di tiap tiap sekolahnya dan sisanya merupakan guru honorer.
Meskipun Komisi X DPR setuju untuk merekrut guru honorer menjadi PPPK, rekrutmen CPNS guru wajib selalu ada. "Memang kesepakatan kami di dalam beberapa kali rapat itu honorer akan diganti menjadi PPPK tetapi, CPNS tetap ada," ujarnya.
Menurut mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini, terkecuali tiba-tiba pemerintah menghapus rekrutmen PNS untuk para guru, tentu saja kebijakan ini terlalu diskriminatif dan seolah-olah guru tidak boleh menjadi PNS, padahal guru-guru ini telah lama mengabdi.
"Padahal guru telah mengabdi lama, mereka telah bertugas, menjadi menurut hemat kami ini adalah suatu hal yang terlalu mengkhianati perjuangan para guru," cetus Dede.
Dede meyakinkan bahwa PPPK wajib tersedia untuk mengganti posisi tenaga pengajar honorer. Tetapi, dengan kebijakan sekarang bahwa seluruh posisi untuk CPNS dicabut untuk guru, tak sekedar pemerintah diskriminatif, kebijakan ini perlihatkan bahwa pemerintah tidak menghargai jasa para guru.
Karena itu, Dede menambahkan, persoalan ini akan dibahas segera di dalam agenda rapat Komisi X dengan Mendikbud di jaman sidang pekan depan. Karena hal ini tidak dulu disinggung serupa sekali oleh Mendikbud.
"Itu yang memicu kami terlalu terkejut, ya begitu kami masuk ini akan menjadi agenda pertama yang kami diskusikan dengan para menteri adalah hal seperti ini, termasuk persoalan tatap wajah dan lain sebagainya," ujar Dede.
Sumber sindo
Edit @hakimlfc13
"Ini berita agak mengagetkan kita, sebab beberapa pas selanjutnya Mendikbud dengan dengan Komisi X telah menyetujui bahwa terhubung pendaftaran PPPK guru sebanyak 1 juta orang, pas untuk CPNS tetap, sebab sesungguhnya CPNS adalah suatu hal yang dibutuhkan pemerintah.
Dikarenakan tiap tiap tahun tersedia yang pensiun, tiap tiap tahun selalu tersedia yang tidak mampu meneruskan tugasnya," kata Dede pas dihubungi SINDOnews di Jakarta, Senin (4/1/2021).
Politikus Partai Demokrat ini mengutarakan bahwa jumlah guru PNS ini tidak cukup banyak, apalagi rata-ratanya cuma 1-2 orang guru PNS di tiap tiap sekolahnya dan sisanya merupakan guru honorer.
Meskipun Komisi X DPR setuju untuk merekrut guru honorer menjadi PPPK, rekrutmen CPNS guru wajib selalu ada. "Memang kesepakatan kami di dalam beberapa kali rapat itu honorer akan diganti menjadi PPPK tetapi, CPNS tetap ada," ujarnya.
Menurut mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini, terkecuali tiba-tiba pemerintah menghapus rekrutmen PNS untuk para guru, tentu saja kebijakan ini terlalu diskriminatif dan seolah-olah guru tidak boleh menjadi PNS, padahal guru-guru ini telah lama mengabdi.
"Padahal guru telah mengabdi lama, mereka telah bertugas, menjadi menurut hemat kami ini adalah suatu hal yang terlalu mengkhianati perjuangan para guru," cetus Dede.
Dede meyakinkan bahwa PPPK wajib tersedia untuk mengganti posisi tenaga pengajar honorer. Tetapi, dengan kebijakan sekarang bahwa seluruh posisi untuk CPNS dicabut untuk guru, tak sekedar pemerintah diskriminatif, kebijakan ini perlihatkan bahwa pemerintah tidak menghargai jasa para guru.
Karena itu, Dede menambahkan, persoalan ini akan dibahas segera di dalam agenda rapat Komisi X dengan Mendikbud di jaman sidang pekan depan. Karena hal ini tidak dulu disinggung serupa sekali oleh Mendikbud.
"Itu yang memicu kami terlalu terkejut, ya begitu kami masuk ini akan menjadi agenda pertama yang kami diskusikan dengan para menteri adalah hal seperti ini, termasuk persoalan tatap wajah dan lain sebagainya," ujar Dede.
Sumber sindo
Edit @hakimlfc13
Smg ada ada kesempatan yg lebih baik.
ReplyDelete