Pemerintah Rekrut 1 Juta CPNS 2021, Nakes Prioritas

cendekiapedia.blogspot.com - Masyarakat Tanah Air lagi sumringah. Pemerintah pusat lewat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bakal terhubung penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bersama kuota 1 juta pada tahun 2021. Tenaga Kesehatan (Nakes) kans terdepan.

Sikap pemerintah itu di sedang pergumulan bangsa menanggulangi Pandemi Covid-19. Kemenpan-RB berdalih rekrutmen CPNS jadi perlu di jaman krisis kesehatan. Itu bukan hanya sebab tersedia pandemi Covid-19, tetapi terhitung berkenaan tingginya angka stunting dan kematian ibu anak (KIA) di Indonesia. Teranyar, formasi CPNS yang bakal dibuka, di antaranya perawat, bidan, dokter umum, dokter spesialis, penyuluh pertanian dan juga penyuluh perairan.

"Penerimaan CPNS 2021 satu juta dulu. Ini perlu sebab soal stunting yang masih amat tinggi," ujar Menpan-RB Tjahjo Kumolo, pada Rapat Koordinasi (Rakor) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kabupaten/kota di Makassar, Rabu (14/10).

Menurut Tjahjo, perekrutan CPNS di tempat bakal direformasi bersama kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi), khususnya pada wilayah kebijakan kesehatan di jaman dan pasca pandemi Covid-19.

"Di jaman pandemi kami terhitung sudah menyiapkan rekrutmen pada posisi proses yang ada, makanya aku sudah sampaikan ke PT Taspen supaya segera memproduksi pensiunan PNS," ujarnya.

Bagi dia, target berasal dari reformasi birokrasi supaya pemerintah pusat sampai ke kelurahan dan semua elemen menyatu sebagai bagian berasal dari pemerintah daerah. Ia mengidamkan semua level pemerintahan mendapat dukungan bersama birokrasi yang bersih dan proses tata kelola yang cepat.

Menurut politikus PDIP ini, ASN diminta kudu cepat beradaptasi bersama perubahan, khususnya di jaman pandemi. "Pemerintah tetap lakukan pembinaan di segala unit, keliru satunya pada PTSP, bersama demikianlah ukuran kinerja pemerintahan terhitung diukur berasal dari kepiawaian staf PTSP," ucap Tjahjo.

Tambah Tjahjo, tersedia sebanyak 4,2 juta pegawai negeri sipil di pusat dan 1,4 juta di antaranya merupakan pegawai administrasi. Menurut dia, PTSP kabupaten/kota diminta kudu memiliki visi yang sama, yaitu mengkombinasikan pelayanan publik yang ada.

Sikap pemerintah itu dinilai tepat. Alasannya, pandemi Covid-19 sudah membawa dampak angka pengangguran di Tanah Air bertambah jadi 6,9 juta orang. Dari kuantitas pengangguran itu, sebanyak 3,5 juta orang di antaranya adalah korban pemutusan interaksi kerja dengan kata lain PHK.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengakui, tiap-tiap tahun tersedia bertambahnya 2,9 juta masyarakat umur kerja baru. Terkini, total hampir 10 juta untuk tahun 2020.

“Iya, aku kira ini bakal menunjang masyarakat khususnya pencari kerja. Satu juta itu tidak sedikit, kan banyak terhitung PNS yang sudah masuk tahapan pensiun. Ini jadi kabar baik bagi semua masyarakat Indonesia,” sebut pengamat pemerintahan Rolly WD Toreh SH, Rabu malam.

Meski begitu, dia memprediksi rekrutmen itu bakal tergoda pertumbuhan kasus Covid-19. “Karena tentu banyak anggaran yang bakal tersedot dalam penanganan pandemi ini. Kita berharap segera berakhir,” kuncinya.

BKN JELASKAN TAHAPAN SELEKSI

Rencana Kemenpan-RB terima CPNS di 2021, segera viral. Meski belum dapat dipastikan waktu pelaksanaannya, tetapi Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah mengemukakan soal tahapan seleksi. Menjadi perhatian nyata-nyata BKN yaitu penerapan protokol kesehatan ketat sebagai imbas berasal dari wabah pandemi Covid-19 waktu ini.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Paryono mengatakan, proses perekrutannya mungkin bakal mengadopsi pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pada CPNS 2019 kali ini. Seperti diketahui, para peserta CPNS tahun formasi 2019 dapat memilih sendiri titik wilayah untuk tahap ujian SKB, sampai diwajibkan lakukan isolasi independen sebelum saat dimulainya tes.

"Saya kira style tes pada SKB ini dapat jadi acuan. Misalnya peserta dapat memilih wilayah tes dan juga penerapan protokol kesehatan," kata Paryono, Senin (7/9) lalu.

Namun demikian, ia melanjutkan, dirinya belum dapat memberitakan kapan seleksi CPNS 2021 bakal dibuka. Begitu terhitung bersama kuantitas dan perkiraan formasinya, Paryono tidak dapat mengungkap lebih lanjut. "Ini aku belum tahu. Kami belum memiliki informasi ini," ujar dia singkat.

Secara proses, Paryono mengungkapkan, pelaksanaan tes CPNS 2021 kurang lebih hampir mirip seperti seleksi-seleksi di tahun formasi sebelumnya. Adapun dalam penerimaan CPNS sebelumnya, peserta kudu lewat tahapan seperti pendaftaran, tes SKD yang digelar oleh BKN, sampai SKB yang dijalankan di tiap-tiap instansi dituju.

"Kalau sebenarnya rela diakses sebenarnya prosesnya terhitung tidak jauh berbeda. Mungkin yang tidak serupa adalah prioritas formasi yang bakal diakses atau dibutuhkan. Tapi aku belum dapat ngasih informasi apa saja formasi tersebut," tutur Paryono.

Untuk diketahui, pemerintah menegaskan bakal terhubung lagi lowongan CPNS tahun 2021. Rekrutmen tahun 2020 sendiri ditiadakan mengingat penerimaan CPNS 2019 masuk dalam seleksi kompentensi bidang (SKB). SKB sendiri tertunda sebab ada pandemi COVID-19 atau Corona.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan-RB Andi Rahadian menjelaskan, sedang berjalan proses pengajuan dan verifikasi instansi, baik pemerintah pusat maupun daerah.

"Rekrutmen ASN untuk tahun 2021 bakal diadakan. Saat ini sedang dijalankan proses pengajuan dan juga verifikasi dan validasi usulan berasal dari tiap-tiap instansi pemerintah di pusat dan daerah," jelasnya, Minggu (6/9).

Dia mengatakan, proses rekrutmen pertimbangkan kebutuhan dan evaluasi atas dampak pandemi Covid-19. Lanjutnya, pengadaan ini diprioritaskan untuk tenaga pendidikan sampai kesehatan. "Proses ini bakal pertimbangkan kebutuhan untuk pembangunan nasional dan kebutuhan daerah, dan juga hasil evaluasi atas dampak pandemi COVID-19," lugasnya.

TENAGA HONORER BISA DIANGKAT PNS

Pemerintah merencanakan lagi terhubung formasi CPNS pada tahun depan. Rencananya, terhitung bakal diakses kesempatan tenaga honorer untuk diangkat jadi PNS.

Terkait perihal itu, Sekretaris Jenderal Kemenpan-RB Dwi Wahyu Atmaji menyatakan beberapa syarat yang kudu dipenuhi bagi tenaga honorer yang mengidamkan mendaftar CPNS. Di antaranya, minimum pendidikan dan usia.

Adapun syarat yang dimaksud, pendidikan sedikitnya untuk guru adalah S1, bersama umur maksimal 35 tahun. “Kalau guru kudu S1, jikalau bidan/perawat sedikitnya D3,” terang Dwi, awal September lalu.

Lebih lanjut, mengutip berasal dari laman Setkab.go.id, tersebut syarat lain yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 berkenaan Manajemen PPPK. 

Dalam ketentuan itu dijelaskan, tiap-tiap Warga Negara Indonesia membawa kesempatan yang mirip untuk melamar jadi PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) bersama memenuhi persyaratan, 

• umur paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum saat batas umur tertentu pada jabatan yang bakal dilamar cocok bersama ketentuan ketentuan perundang-undangan,
• tidak pernah dipidana penjara bersama pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah membawa kekuatan hukum senantiasa sebab lakukan tindak pidana bersama penjara 2 (dua) tahun atau lebih, 
• tidak pernah diberhentikan bersama hormat tidak atas keinginan sendiri atau tidak bersama hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit TNI, bagian Polri, atau diberhentikan bersama tidak hormat sebagai pegawai swasta, 
• tidak jadi bagian atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis, memiliki kualifikasi pendidikan cocok bersama persyaratan jabatan, memiliki kompetensi yang dibuktikan bersama sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku berasal dari instansi profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan, 
• sehat jasmani dan rohani cocok bersama persyaratan jabatan yang dilamar, 
• dan persyaratan lain cocok kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Sebelumnya, Menpan RB Tjahjo Kumolo menyatakan sejauh ini formasi untuk penerimaan CPNS 2021 masih terbatas. Namun formasi yang diakses nanti amat diperlukan sampai ke tingkat desa. Seperti guru, bidan, perawat, dokter, penyuluh pertanian, penyuluh KB, penyuluh pekerjaan umum.

Menurut Tjahjo untuk guru formasi yang diperlukan lebih kurang 1 juta, waktu penyuluh di bidang kesehatan lebih kurang 200 ribu CPNS. 

"Satu desa, kecamatan itu kudu tersedia ASN yang jadi penyuluh, tersedia yang kesehatan menyangkut skala prioritas dan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu SDM," ujar Tjahjo.

Tjahjo beri tambahan untuk tahun ini pemerintah bakal menyelesaikan seleksi Pegawai Pemerintah bersama Perjanjian Kontrak (P3K) yang terkendala lantaran pandemi Covid-19.

Sumber mediasulut
Edit @hakimlfc13

Artikel Terkait