Tak Kompromi, Ketua Komisi X Tegas Tolak Penghapusan Formasi CPNS Guru
Tuesday, January 5, 2021
Comment
cendekiapedia.blogspot.com - Rencana pemerintah menghapus formasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guru di dalam skema rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) ditolak banyak kalangan.
Salah satu pihak yang secara tegas menolak adalah Ketua Komisi X DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda.
Menurutnya, penghapusan formasi CPNS bagi guru dikhawatirkan akan turunkan minat kalangan muda untuk menentukan profesi sebagai pendidik.
Menurutnya, penghapusan formasi CPNS bagi guru dikhawatirkan akan turunkan minat kalangan muda untuk menentukan profesi sebagai pendidik.
"Kami menolak wacana penghapusan jalan CPNS bagi guru di dalam seleksi ASN. Kami menghendaki hal itu tetap rencana bukan suatu keputusan. Jika tetap rencana kami harap segera dicabut," ujar Syaiful Huda, Sabtu (2/1/2021).
Dia menjelaskan, guru merupakan profesi yang memerlukan stabilitas hidup tinggi bagi pelakunya. Mereka dituntut tidak cuma dari skill mengajar saja, tapi termasuk mampu menjadi teladan dari sisi ethical maupun spiritual.
Dia menjelaskan, guru merupakan profesi yang memerlukan stabilitas hidup tinggi bagi pelakunya. Mereka dituntut tidak cuma dari skill mengajar saja, tapi termasuk mampu menjadi teladan dari sisi ethical maupun spiritual.
Standar tersebut, lanjutnya, tidak mungkin tercapai terkecuali tidak tersedia jaminan kesejahteraan maupun karier bagi para pendidik di negeri ini.
“Status PNS bagi guru wajib dipandang sebagai upaya negara untuk menghadirkan jaminan kesejahteraan dan karier bagi para guru.
“Status PNS bagi guru wajib dipandang sebagai upaya negara untuk menghadirkan jaminan kesejahteraan dan karier bagi para guru.
Dengan demikianlah mereka mampu secara penuh mencurahkan hidup mereka untuk menambah kemampuan mengajar dan menjadi teladan bagi peserta didik,” tegas Huda.
Berangkat dari asumsi itu, kata Huda, skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesungguhnya tidak sesuai untuk para guru.
Berangkat dari asumsi itu, kata Huda, skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesungguhnya tidak sesuai untuk para guru.
Dengan skema ini, mereka tiap tiap tahun wajib dievaluasi dan kapan waktu mampu mendapatkan pemutusan interaksi kerja terkecuali dinilai tidak mumpuni.
Menurut Huda, terkecuali pas ini tersedia rencana rekrutmen sejuta guru honorer dengan skema PPPK wajib dibaca sebagai upaya terobosan perbaikan nasib bagi jutaan guru honorer yang lama terkatung-katung nasibnya sebab tak kunjung diangkat sebagai PNS oleh negara.
Menurut Huda, terkecuali pas ini tersedia rencana rekrutmen sejuta guru honorer dengan skema PPPK wajib dibaca sebagai upaya terobosan perbaikan nasib bagi jutaan guru honorer yang lama terkatung-katung nasibnya sebab tak kunjung diangkat sebagai PNS oleh negara.
"Jadi jangan hal itu dijadikan legitimasi untuk menutup pintu jalan PNS bagi guru. Semua tersedia konteksnya tidak mampu semena-mena dicampur adukkan,” tandasnya.
Politikus PKB ini menegaskan, pemerintah tidak mampu begitu saja beralibi terkecuali skema PPPK telah jamak dilaksanakan dibanyak negara maju. Bahkan PPPK di negara-negara selanjutnya begitu mendominasi dibanding PNS dengan komposisi 30:70.
Kendati demikian, komposisi itu wajib dikontekstualisasikan dengan kondisi Indonesia. Apakah sesungguhnya sesuai atau memerlukan afirmasi. Jika komposisi selanjutnya sesungguhnya cocok, kata Huda, pertanyaan lebih jauh apakah guru termasuk tepat diambil dari pegawai kontrak.
“Guru itu output-nya bukan product atau dokumen yang mampu diukur secara matematis. Guru itu output-nya adalah skill sekaligus pembawaan dari peserta didik. Jika mereka dengan gampang diambil dan dibuang sebab standing kontrak, mampu dibayangkan bagaimana output peserta didik kami di jaman depan,” pungkasnya.
Sumber sindo
Edit @hakimlfc13
Politikus PKB ini menegaskan, pemerintah tidak mampu begitu saja beralibi terkecuali skema PPPK telah jamak dilaksanakan dibanyak negara maju. Bahkan PPPK di negara-negara selanjutnya begitu mendominasi dibanding PNS dengan komposisi 30:70.
Kendati demikian, komposisi itu wajib dikontekstualisasikan dengan kondisi Indonesia. Apakah sesungguhnya sesuai atau memerlukan afirmasi. Jika komposisi selanjutnya sesungguhnya cocok, kata Huda, pertanyaan lebih jauh apakah guru termasuk tepat diambil dari pegawai kontrak.
“Guru itu output-nya bukan product atau dokumen yang mampu diukur secara matematis. Guru itu output-nya adalah skill sekaligus pembawaan dari peserta didik. Jika mereka dengan gampang diambil dan dibuang sebab standing kontrak, mampu dibayangkan bagaimana output peserta didik kami di jaman depan,” pungkasnya.
Sumber sindo
Edit @hakimlfc13
0 Response to "Tak Kompromi, Ketua Komisi X Tegas Tolak Penghapusan Formasi CPNS Guru"
Post a Comment
PERHATIAN
- Mohon untuk tidak berkomentar dengan bahasa yang kasar, menyebarkan spam dan berbau konten dewasa.
- Berkomentarlah sesuai pembahasan yang terkait konten saja.
- Kalau pun ada keluhan, semisal kesulitan mengunduh file yang ada, maka kamu bisa membaca dahulu step by step caranya.
- Kalau ada link mati/broken link, bisa segera melapor admin dengan kontak media sosial yang dicantumkan (wasap, twitter or fb).
- Semua file yang tersedia gratis tidak diperjual belikan oleh admin.
Semoga selalu bahagia.