Masih Ada Peluang Guru Honorer Jadi CPNS

cendekiapedia.blogspot.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tunjukkan bahwa guru akan selamanya ada didalam formasi calon pegawai negeri sipil ( CPNS), sehingga tetap ada kesempatan mereka menjadi PNS. 

Dilansir dari Antara, Sabtu (23/1/2021), Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Iwan Syahril menjelaskan formasi CPNS bagi guru selamanya akan diselenggarakan ke depannya, di samping perekrutan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK) skala besar yang menjadi fokus pemerintah pada th. 2021. 

Iwan menjelaskan pemerintah pada 2021 ini fokus jalankan perekrutan sampai satu juta guru PPPK. Pemerintah mendorong para guru honorer serta lulusan pendidikan profesi guru melamar menjadi guru PPPK. 

Kinerja guru sebagai PPPK akan menjadi anggota dari pertimbangan mutlak didalam penerimaan CPNS. Kemendikbud konsisten berusaha memperjuangkan sehingga para guru beroleh kesempatan memperjelas standing dan menambah kesejahteraannya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim sebetulnya menjelaskan fokus 2021 adalah perekrutan guru PPPK dengan kapasitas sampai satu juta guru. Formasi CPNS guru ke depan selamanya akan ada karena kebijakan itu akan sejalan dan saling melengkapi dengan perekrutan guru PPPK. 

“Kami mendorong para guru honorer serta lulusan Pendidikan Profesi Guru melamar menjadi guru PPPK. Kinerja yang baik sebagai guru PPPK nantinya akan menjadi pertimbangan mutlak jika guru PPPK yang berkaitan melamar menjadi CPNS,” kata dia. 

Ia menjelaskan pembukaan seleksi untuk menjadi guru PPPK adalah usaha sediakan kesempatan yang adil untuk guru honorer yang kompeten sehingga bisa beroleh penghasilan yang layak. Nadiem udah berkeliling ke sejumlah tempat di Tanah Air dan menemui banyak guru honorer yang berinovasi pada pembelajaran. 

Namun, di sisi lain, para guru honorer selanjutnya beroleh penghasilan yang jauh dari kata layak yakni Rp 100.000 sampai Rp 300.000 per bulan.

“Seleksi ini merupakan angin fresh bagi guru honorer untuk bisa menambah kesejahteraan,” kata dia. Guru yang bisa mendaftar dan mengikuti seleksi selanjutnya yakni guru honorer di sekolah negeri dan swasta yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang selagi ini tidak mengajar. 

Nadiem meyakinkan seleksi guru PPPK pada 2021 berlainan dengan tahun-tahun sebelumnya yang mana pada 2021 merupakan seleksi massal yang dikerjakan secara daring. Pemerintah menanggung bagi guru honorer yang lolos seleksi itu itu akan diangkat menjadi PPPK dan penganggarannya disiapkan oleh pemerintah pusat.

Seleksi guru PPPK pada 2021 dan berlainan dari th. sebelumnya. Jika sebelumnya, formasi guru PPPK terbatas maka pada 2021 seluruh guru honorer dan lulusan PPG bisa mendaftar dan mengikuti seleksi dan bagi yang lulus seleksi akan menjadi guru PPPK sampai batas satu juta guru. 

Pemerintah pusat termasuk menyebabkan pemerintah tempat untuk mengajukan formasi lebih banyak sesuai dengan kebutuhan. Perbedaan sesudah itu adalah jika sebelumnya tiap-tiap pendaftar diberikan kesempatan mengikuti ujian seleksi sebanyak satu kali maka pada 2021 diberikan kesempatan sampai tiga kali. 

Kemudian, sebelumnya tidak ada materi persiapan untuk pendaftar maka pada 2021 Kemendikbud buat persiapan materi pembelajaran secara daring untuk membantu pendaftar buat persiapan diri sebelum ujian.

Berikutnya, jika sebelumnya pemerintah tempat perlu buat persiapan anggaran gaji peserta yang lulus seleksi guru PPPK maka pada th. ini pemerintah pusat meyakinkan tersedianya anggaran bagi gaji seluruh peserta yang lulus seleksi guru PPPK.

Terakhir, jika sebelumnya biaya penyelenggaraan ujian ditanggung oleh pemerintah tempat maka pada 2021 biaya penyelenggaraan ujian ditanggung Kemendikbud. Skema PPPK diklaim menjadi opsi paling baik dan realistis didalam pembenahan tata kelola guru, peningkatan kesejahteraan guru honorer dan mendorong percepatan profesionalisme kinerja pemerintah. 

Terkait kesejahteraan, misalnya, skema PPPK beri tambahan kesempatan luas kepada guru, terutama honorer, beroleh gaji dan kesejahteraan yang lebih baik.

Pernyataan BKN Pernyataan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada akhir 2020 perihal formasi guru mengejutkan dan menyebabkan reaksi dari bermacam pihak terutama kalangan guru honorer. Kepala BKN Bima Haria Wibisana menjelaskan pemerintah lewat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemendikbud serta BKN hanya memiliki rencana mengakses 1 juta formasi guru berstatus PPPK pada 2021. "

Kami setuju bahwa untuk guru itu akan berubah menjadi PPPK. Jadi bukan (penerimaan) CPNS lagi. Ke depan kemungkinan kita tidak akan menerima guru dengan standing CPNS, tetapi PPPK," kata dia lebih dari satu selagi lalu.

Ia menjelaskan sepanjang 20 th. paling akhir berjalan ketidakseimbangan distribusi guru antardaerah secara nasional karena pemerintah mengakses formasi guru untuk seleksi CPNS. Hal itu berjalan karena PNS setelah mereka bertugas empat sampai lima tahun, umumnya minta ganti wilayah dan itu mengganggu sistem distribusi guru secara nasional. 

Selama 20 tahun, BKN berusaha keras selesaikan kasus distribusi guru tersebut, tetapi penyelesaiannya tidak pernah sukses karena formasi CPNS untuk guru tetap konsisten saja dibuka sehingga ke depan, sistemnya diubah menjadi PPPK. Menurut Bima, PPPK dan PNS setara dari aspek jabatan. 

Perbedaan ke dua aparatur sipil negara (ASN) itu hanya soal ada atau tidaknya layanan tunjangan pensiun. PNS beroleh (tunjangan) pensiun selagi PPPK tidak beroleh (tunjangan) pensiun. BKN berusaha untuk mengulas kasus itu kepada PT Taspen sehingga PPPK pun bisa menerima tunjangan pensiun layaknya PNS. 

Bukan berarti tidak boleh beroleh pensiun, karena untuk PPPK tidak pernah dipotong iuran pensiunnya. BKN sedang mendiskusikan hal itu dengan PT Taspen sehingga jika sebetulnya PPPK menghendaki maka bisa dipotong iuran pensiunnya sehingga berhak termasuk beroleh tunjangan pensiun.

Sumber kompas
Edit @hakimlfc13

Artikel Terkait