BKN: Peserta CPNS 2019 yang Lulus tapi Terlibat Parpol, Otomatis Gugur

cendekiapedia.blogspot.com - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjadwalkan pengumuman hasil akhir seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi 2019 dilaksanakan pada 30 Oktober 2020. Setelah pengumuman, dilanjutkan pemberkasan dan usul penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) pada 1-30 November 2020. 

Sedangkan, termasuk merasa tanggal (TMT) CPNS 2019 direncanakan akan ditetapkan per 1 Desember 2020. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama BKN, Paryono, menyatakan peserta yang dinyatakan lulus pada waktu pengumuman hasil akhir tidak serta langsung jadi CPNS. 

Terdapat sejumlah verifikasi yang akan dilakukan, layaknya keabsahan dokumen pendidikan, kesehatan, info tidak dulu diberhentikan sebagai CPNS atau bagian TNI/Polri, dan tidak dulu terlibat didalam politik praktis atau jadi anggota/bagian berasal dari partai politik (Parpol). "Peserta yang terbukti miliki keterlibatan bersama dengan parpol dan politik praktis bisa digugurkan kelulusannya," kata Paryono, Senin (20/10/2020).

Ia menambahkan, sejumlah ketetapan berikut tertuang didalam Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018 mengenai Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Berbeda bersama dengan tahun sebelumnya, lanjut Paryono, pada seleksi tahun ini BKN akan memproses penetapan NIP CPNS 2019 secara digital, lewat aplikasi DocuDigital. 

Selain itu, BKN termasuk mengakses peluang penyampaian sanggahan atas pengumuman hasil seleksi CPNS 2019. Sanggahan berikut bisa dilaksanakan sepanjang tiga hari, termasuk sejak pengumuman hasil seleksi diterbitkan. 

Ia menambahkan, sejumlah ketetapan berikut tertuang didalam Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018 mengenai Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Berbeda bersama dengan tahun sebelumnya, lanjut Paryono, pada seleksi tahun ini BKN akan memproses penetapan NIP CPNS 2019 secara digital, lewat aplikasi DocuDigital. 

Selain itu, BKN termasuk mengakses peluang penyampaian sanggahan atas pengumuman hasil seleksi CPNS 2019. Sanggahan berikut bisa dilaksanakan sepanjang tiga hari, termasuk sejak pengumuman hasil seleksi diterbitkan.

Jika berasal dari hasil seleksi terkandung formasi kosong, maka pengisian formasi kosong untuk instansi pusat dan instansi daerah bisa diisi oleh peserta lain yang melamar pada type formasi lain bersama dengan jabatan yang sama. 

Selain itu, peserta yang akan isi formasi kosong berikut miliki kualifikasi pendidikan dan unit penempatan/lokasi formasi yang sama, mencukupi nilai ambang batas atau passing grade (PG) SKD formasi umum, dan berperingkat terbaik. 

"Khusus untuk instansi daerah, andaikata formasi tetap tidak bisa dipenuhi, maka bisa diisi berasal dari peserta yang melamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang serupa berasal dari unit penempatan/lokasi formasi yang berbeda serta mencukupi nilai ambang batas/PG SKD formasi lazim dan berperingkat terbaik," papar Paryono. 

Sementara kalau terkandung nilai yang sama, kelulusan ditentukan berdasarkan ketetapan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019. "Pengisian formasi kosong tidak bisa diintervensi karena dilaksanakan lewat proses terintegrasi dan proses secara digital," ungkap Paryono.

Edit @hakimlfc13
Sumber kompas

Artikel Terkait