10 Soal Latihan Tes Wawasan Kebangsaan - TWK SKD CPNS HOTS (Update 2019) Part 30
Friday, October 25, 2019
Comment
cendekiapedia.blogspot.com - 10 Soal Latihan Tes Wawasan Kebangsaan - TWK SKD CPNS HOTS (Update 2019) Part 30, Soal CPNS Gratis.
Hallo selamat pagi sobat Cendekiapedia, nah setelah kemarin-kemarin mas Hakim telah banyak sekali membagikan file soal-soal CPNS, baik itu file soal SKD dan SKB atau bahkan dalam bentuk ebook CPNS ratusan lembar.
 |
| Soal TWK HOTS |
Nah sekarang mas Hakim akan membagikan soal-soal yang lansgung ada pada blog ini, agar yang males buat ngeunduh file bisa langsung membaca dan belajar lewat blog ini saat itu juga.
Nah untuk soal akan mas Hakim bagikan disetiap konten berjumlah 10 dan disertai pembahasannya pula. Bagi yang merasa berminat jangan lupa gabung di grup fb kami (LINK GRUP) dan juga ikuti kami ditwitter (LINK TWITTER), lalu yang terpenting BERLANGGANG BLOG (KLIK BERLANGGANG) ini juga yah.
Untuk soal TWK Hots silahkan baca dibawah ini
6. Pemilihan senat untuk mewakili negara bagian di Amerika Serikat dilaksanakan setiap … tahun sekali.
Pembahasan
Setiap empat tahun, warga Amerika memilih seorang presiden dan wakilnya. Sedangkan setiap dua tahun, warga Amerika memilih ke 435 anggota DPR AS dan kira-kira sepertiga dari 100 anggota Senat Amerika Serikat. Masa bakti setiap senator enam tahun.
(E)
7. Lembaga negara yang yang berwenang memutuskan persoalan terkait dengan perselisihan hasil pemilu adalah …
1. Berikut ini merupakan makna Indonesia sebagai Negara kesatuan, kecuali …
a. Negara yang wargaNegaranya erat bersatu.
b. Otonomi individu diakui kepentingannya secara seimbang dengan kepentingan kolektivitas rakyat.
c. Otonomi individu diakui kepentingannya secara seimbang dengan kepentingan kolektivitas rakyat.
d. Mempersatukan seluruh bangsa Indonesia dalam wadah NKRI
e. Mengabaikan adanya pluralism dan menafikan otonomi individu rakyat
b. Otonomi individu diakui kepentingannya secara seimbang dengan kepentingan kolektivitas rakyat.
c. Otonomi individu diakui kepentingannya secara seimbang dengan kepentingan kolektivitas rakyat.
d. Mempersatukan seluruh bangsa Indonesia dalam wadah NKRI
e. Mengabaikan adanya pluralism dan menafikan otonomi individu rakyat
Pembahasan
Mengabaikan adanya pluralism dan menafikan otonomi individu rakyat bukan merupakan makna Indonesia sebagai Negara kesatuan.
(E)
Mengabaikan adanya pluralism dan menafikan otonomi individu rakyat bukan merupakan makna Indonesia sebagai Negara kesatuan.
(E)
2. Teori yang menyatakan bahwa adanya negara di dunia ini adalah atas kehendak Tuhan disebut ….
a. Teori teokrasi
b. Teori kekuasaan
c. Teori perjanjian
d. Teori kedaulatan
e. Teori politik
b. Teori kekuasaan
c. Teori perjanjian
d. Teori kedaulatan
e. Teori politik
Pembahasan
Teori Teokrasi: bentuk pemerintahan di mana prinsip-prinsip Ketuhanan meme-gang peran utama.
(A)
Teori Teokrasi: bentuk pemerintahan di mana prinsip-prinsip Ketuhanan meme-gang peran utama.
(A)
3. Tujuan negara Republik Indonesia yang berkaitan dengan dunia internasional adalah ….
a. Mencerdaskan kehidupan bangsa
b. Memajukan kesejahteraan umum
c. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
d. Melaksanakan ketertiban dunia
e. Memajukan kerjasama regional
b. Memajukan kesejahteraan umum
c. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
d. Melaksanakan ketertiban dunia
e. Memajukan kerjasama regional
Pembahasan
Tujuan negara Republik Indonesia yang berkaitan dengan dunia internasional adalah untuk melaksanakan ketertiban dunia.
(D)
Tujuan negara Republik Indonesia yang berkaitan dengan dunia internasional adalah untuk melaksanakan ketertiban dunia.
(D)
4. Secara umum kemajemukan Bangsa Indonesia terbagi menjadi 2 macam, yaitu vertikal dan horisontal. Di bawah ini merupakan contoh perbedaan vertikal yaitu…
a. Suku
b. Ras
c. Jabatan
d. Bahasa
d. Adat-istiadat
b. Ras
c. Jabatan
d. Bahasa
d. Adat-istiadat
Pembahasan
Perbedaan vertikal berupa capaian yang diperoleh melalui prestasi (strata sosial ekonomi, posisi politik, tingkat pendidikan, kualitas pekerjaan, dan kondisi permukiman).
(C)
5. Bhinneka Tunggal Ika telah dirumuskan sebagai semboyan NKRI. Dalam hal ini ke-tunggal-ika-an yang dimaksud dapat pula berarti…Perbedaan vertikal berupa capaian yang diperoleh melalui prestasi (strata sosial ekonomi, posisi politik, tingkat pendidikan, kualitas pekerjaan, dan kondisi permukiman).
(C)
a. Realitassosial
b. Cita-citakebangsaan
c. Jembatanemas
d. Merdeka
e. Berdaulat
b. Cita-citakebangsaan
c. Jembatanemas
d. Merdeka
e. Berdaulat
Pembahasan
Ke-tunggal-ika-an berarti sebuah cita – cita kebangsaan.
(B)
Ke-tunggal-ika-an berarti sebuah cita – cita kebangsaan.
(B)
6. Pemilihan senat untuk mewakili negara bagian di Amerika Serikat dilaksanakan setiap … tahun sekali.
a. 2
b. 3
c. 4
d. 5
e. 6
b. 3
c. 4
d. 5
e. 6
Pembahasan
Setiap empat tahun, warga Amerika memilih seorang presiden dan wakilnya. Sedangkan setiap dua tahun, warga Amerika memilih ke 435 anggota DPR AS dan kira-kira sepertiga dari 100 anggota Senat Amerika Serikat. Masa bakti setiap senator enam tahun.
(E)
7. Lembaga negara yang yang berwenang memutuskan persoalan terkait dengan perselisihan hasil pemilu adalah …
a. Komisi Yudisial
b. Presiden
c. DPR
d. Mahkamah Agung
e. Mahkamah Konstitusi
b. Presiden
c. DPR
d. Mahkamah Agung
e. Mahkamah Konstitusi
Pembahasan
Sejak berlakunya UU No. 12/2008, maka sengketa hasil pemilukada ditangani oleh Mahkamah Konstitusi (“MK”). Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 236C UU No. 12/2008 yang berbunyi: “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.” Wewenang MK untuk menangani sengketa hasil pemilukada juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e(“UU 48/2009”) yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.”
(E)
Sejak berlakunya UU No. 12/2008, maka sengketa hasil pemilukada ditangani oleh Mahkamah Konstitusi (“MK”). Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 236C UU No. 12/2008 yang berbunyi: “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.” Wewenang MK untuk menangani sengketa hasil pemilukada juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e(“UU 48/2009”) yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.”
(E)
8. Di negara Perancis, senat merupakan perwakilan dari teritori, daerah, dan wilayah administratif dengan masa jabatan … tahun.
a. 5
b. 6
c. 7
d. 8
e. 9
b. 6
c. 7
d. 8
e. 9
Pembahasan
Hingga September 2004, Senat Perancis terdiri atas 321 senator yang terpilih untuk masa jabatan 9 tahun. Setelah masa ini, masa jabatannya dikurangi menjadi 6 tahun, sementara jumlah senatornya akan ditambahkan menjadi 346 pada 2010 untuk mencerminkan perubahan-perubahan dalam demografi Perancis. Saat ini para Senator Perancis dipilih sepertiganya setiap tiga tahun, namun hal ini juga akan diubah menjadi setengah setiap tiga tahun.
(E)
9. Suatu sistem pemerintahan dimana lembaga eksekutif (pemerintah) dan legislatif (parlemen) memiliki kedudukan yang sama dan saling melakukan kontrol (checks and balances) disebut sistem pemerintahan …
Hingga September 2004, Senat Perancis terdiri atas 321 senator yang terpilih untuk masa jabatan 9 tahun. Setelah masa ini, masa jabatannya dikurangi menjadi 6 tahun, sementara jumlah senatornya akan ditambahkan menjadi 346 pada 2010 untuk mencerminkan perubahan-perubahan dalam demografi Perancis. Saat ini para Senator Perancis dipilih sepertiganya setiap tiga tahun, namun hal ini juga akan diubah menjadi setengah setiap tiga tahun.
(E)
9. Suatu sistem pemerintahan dimana lembaga eksekutif (pemerintah) dan legislatif (parlemen) memiliki kedudukan yang sama dan saling melakukan kontrol (checks and balances) disebut sistem pemerintahan …
a. Monarki
b. Aristokrasi
c. Referendum
d. Parlementer
e. Presidensial
b. Aristokrasi
c. Referendum
d. Parlementer
e. Presidensial
Pembahasan
Dalam sistem pemerintahan presidensial, kedudukan eksekutif tak bertanggung jawab pada parlemen atau badan perwakilan rakyat. Adapun dasar hukum dari kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan rakyat. Sebagai kepala eksekutif, seorang presiden menunjuk pembantu-pembantunya yaitu para menteri untuk memimpin departemennya masing-masing dan mereka hanya bertanggung jawab kepada presiden. Negara yang terkenal penganut sistem ini adalah Amerika Serikat yaitu yang mempertahankan ajaran Montesquieu, di mana kedudukan tiga kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif yang terpisah satu sama lain secara tajam dan saling menguji serta saling mengadakan perimbangan ( check and balance ).
(E)
10. Berikut ini yang merupakan salah satu ciri hukum pidana adalah …
Dalam sistem pemerintahan presidensial, kedudukan eksekutif tak bertanggung jawab pada parlemen atau badan perwakilan rakyat. Adapun dasar hukum dari kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan rakyat. Sebagai kepala eksekutif, seorang presiden menunjuk pembantu-pembantunya yaitu para menteri untuk memimpin departemennya masing-masing dan mereka hanya bertanggung jawab kepada presiden. Negara yang terkenal penganut sistem ini adalah Amerika Serikat yaitu yang mempertahankan ajaran Montesquieu, di mana kedudukan tiga kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif yang terpisah satu sama lain secara tajam dan saling menguji serta saling mengadakan perimbangan ( check and balance ).
(E)
10. Berikut ini yang merupakan salah satu ciri hukum pidana adalah …
a. Korban sebagai penggugat
b. Tersangka sebagai tergugat
c. Mengatur masalah keluarga
d. Proses pengadilan setelah ada laporan pihak korban
e. Mengatur hal-hal yang berupa pelanggaran dan kejahatan
b. Tersangka sebagai tergugat
c. Mengatur masalah keluarga
d. Proses pengadilan setelah ada laporan pihak korban
e. Mengatur hal-hal yang berupa pelanggaran dan kejahatan
Pembahasan
Ciri-ciri hukum pidana antara lain:
Ciri-ciri hukum pidana antara lain:
- Mengatur hubungan antar anggota masyarakat dengan negara.
- Mengatur hal-hal yang berupa pelanggaran dan kejahatan.
- Meski tanpa pengaduan korban akan tetap diambil tindakan oleh pengadilan.
- Pihak yang dirugikan cukup melapor kepada yang berwajib (polisi) dan akan menjadi saksi.
- Penggugat adalah penuntut umum.
Bagi yang mencari file soal-soal bentuk PDF bisa kesini (Ebook Gratis) kawan.
Nah itulah 10 soal TWK CPNS HOTS, nanti mas Hakim akan membagikan soal-soal lainnya tentunya di part selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu share, like dan komentar agar blog mas Hakim ini terus berkembang, mari buat blog Cendekiapedia ini senantiasa bermanfaat.
0 Response to "10 Soal Latihan Tes Wawasan Kebangsaan - TWK SKD CPNS HOTS (Update 2019) Part 30"
Post a Comment
PERHATIAN
- Mohon untuk tidak berkomentar dengan bahasa yang kasar, menyebarkan spam dan berbau konten dewasa.
- Berkomentarlah sesuai pembahasan yang terkait konten saja.
- Kalau pun ada keluhan, semisal kesulitan mengunduh file yang ada, maka kamu bisa membaca dahulu step by step caranya.
- Kalau ada link mati/broken link, bisa segera melapor admin dengan kontak media sosial yang dicantumkan (wasap, twitter or fb).
- Semua file yang tersedia gratis tidak diperjual belikan oleh admin.
Semoga selalu bahagia.