PNS Harus Siap Dobel Pekerjaan, Faktanya Honorer yang Kerja Dobel
Tuesday, August 31, 2021
Comment
cendekiapedia.blogspot.com - Moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk dua tahun mendatang dikhawatirkan mengganggu kinerja pemerintahan. PNS yang tersedia saat ini harus bersiap dobel pekerjaan.
Sekprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan, PNS yang pensiun jumlahnya lebih banyak dibandingkan kuantitas PNS yang di terima tahun kemarin. “Sampai hari ini saja kita masih kurang,” katanya, kemarin (8/7).
Solusi saat untuk menambal formasi yang kosong yaitu bersama mengangkat tenaga pembantu. Namun, tersedia regulasi yang menyesuaikan bahwa sejumlah posisi hanya boleh diisi oleh PNS. “Misalnya bendahara, ngurusi kepegawaian, keuangan itu harus PNS. Itu regulasinya,” jelasnya.
Pemprov sendiri sudah mengajukan usulan kepada Kamenetrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan) terkait terdapatnya kekurangan formasi. “Kebutuhan pegawai di Pemprov itu kita masih kurang. Ini termasuk guru dan kesegaran yang paling banyak,” imbuhnya.
Kasubid Perencanaan dan Pengadaan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah DIJ Wahyu Hidayat menjelaskan, berdasarkan perhitungan saat kebutuhan tenaga PNS periode 2020-2021 Pemprov DIJ memerlukan kira-kira 16.000 PNS. “Kebutuhan formasi selama ini terbebani pada jabatan Eselon IV,” katanya.
Dari kuantitas tersebut, sebanyak 11.347 PNS berhasil dipenuhi. Artinya masih terdapat kekurangan tenaga PNS kira-kira 5.000 orang. Untuk menambal kekosongan, BKD DIJ sudah merekrut kira-kira 3.600 tenaga pembantu. Sehingga bersama menerapkan sejumlah strategi tadi, pemprov masih kekurangan kira-kira 1.600 pegawai.
Sama halnya di Pemkot Jogja. Kepala Bidang Pengembangan Aparatur, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Jogja Ary Iryawan mengatakan, tahun ini tersedia sebanyak 332 PNS. Tahun depan tersedia 275 pensiun. Total keseluruhan tersedia 607 PNS pensiun di dalam dua tahun ini. “Dalam dua tahun itu ya menyusut sebanyak itu,” katanya ditemui di ruangannya, kemarin (8/7).
Ary mengatakan keseluruhan keseluruhan PNS yang pensiun sudah termasuk sejak kurun saat Januari – Desember. Setiap bulannya selalu tersedia PNS yang menyusut dikarenakan pensiun. “Kebanyakan yang pensiun merata hampir seluruh OPD,” ujarnya.
Prosentase PNS yang pensiun kira-kira 40 % dari aparatur Dinas Pendidikan kota Jogja. Ini dikarenakan kuantitas Guru di Dinas Pendidikan hampir 2.000 orang. Sementara kuantitas pegawai pemkot Jogja 5.200 PNS. Dengan kebijakan moratorium CPNS, dipastikan terjadi dikarenakan PNS berkurang. Sementara tidak tersedia pemenuhan untuk saat di setiap OPD. “Kendala pasti ada, namun biasanya setiap OPD tersedia antisipasinya sendiri,” tuturnya.
Pemenuhan dapat dijalankan bersama pemerataan sumber kekuatan manusia (SDM). Dengan memprioritaskan jabatan mana yang harus dikuatkan maka jabatan selanjutnya harus diisi. Salah satunya dapat bersama mutasi antar OPD. Pun dobel pekerjaan termasuk dimungkinkan. “Yang kosong nanti dapat tersedia pelaksana hariannya atau Plt. Tapi kekosongan itu tidak hanya terjadi dikala moratorium namun sejak di awalnya sebetulnya banyak yang kosong,” sambungnya.
Sementara untuk CPNS formasi 2019, saat ini tengah tahapan persiapan menuju seleksi kompetensi bidang (SKB). “Kami termasuk menanti kebijakan pusat kapan. Infonya semester II dapat dijalankan pada Juli sampai Desember, paling cepat ya Agustus,” bebernya.
Tahapan persiapan saat ini, di antaranya menyusun protokol kesegaran covid-19 yang harus diikuti saat SKB nanti. Seperti kenakan masker, menyusun jaga jarak antrian maupun di ruangan, menyiapkan alat kesehatan. Maupun mendiskusikan pelaksanaan teknis lainnya. Termasuk pembatasan separo kapasitas ruangan per sesi dan bermacam macam.
Sumber radarjogja
Edit @hakimlfc13
Solusi saat untuk menambal formasi yang kosong yaitu bersama mengangkat tenaga pembantu. Namun, tersedia regulasi yang menyesuaikan bahwa sejumlah posisi hanya boleh diisi oleh PNS. “Misalnya bendahara, ngurusi kepegawaian, keuangan itu harus PNS. Itu regulasinya,” jelasnya.
Pemprov sendiri sudah mengajukan usulan kepada Kamenetrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan) terkait terdapatnya kekurangan formasi. “Kebutuhan pegawai di Pemprov itu kita masih kurang. Ini termasuk guru dan kesegaran yang paling banyak,” imbuhnya.
Kasubid Perencanaan dan Pengadaan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah DIJ Wahyu Hidayat menjelaskan, berdasarkan perhitungan saat kebutuhan tenaga PNS periode 2020-2021 Pemprov DIJ memerlukan kira-kira 16.000 PNS. “Kebutuhan formasi selama ini terbebani pada jabatan Eselon IV,” katanya.
Dari kuantitas tersebut, sebanyak 11.347 PNS berhasil dipenuhi. Artinya masih terdapat kekurangan tenaga PNS kira-kira 5.000 orang. Untuk menambal kekosongan, BKD DIJ sudah merekrut kira-kira 3.600 tenaga pembantu. Sehingga bersama menerapkan sejumlah strategi tadi, pemprov masih kekurangan kira-kira 1.600 pegawai.
Sama halnya di Pemkot Jogja. Kepala Bidang Pengembangan Aparatur, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Jogja Ary Iryawan mengatakan, tahun ini tersedia sebanyak 332 PNS. Tahun depan tersedia 275 pensiun. Total keseluruhan tersedia 607 PNS pensiun di dalam dua tahun ini. “Dalam dua tahun itu ya menyusut sebanyak itu,” katanya ditemui di ruangannya, kemarin (8/7).
Ary mengatakan keseluruhan keseluruhan PNS yang pensiun sudah termasuk sejak kurun saat Januari – Desember. Setiap bulannya selalu tersedia PNS yang menyusut dikarenakan pensiun. “Kebanyakan yang pensiun merata hampir seluruh OPD,” ujarnya.
Prosentase PNS yang pensiun kira-kira 40 % dari aparatur Dinas Pendidikan kota Jogja. Ini dikarenakan kuantitas Guru di Dinas Pendidikan hampir 2.000 orang. Sementara kuantitas pegawai pemkot Jogja 5.200 PNS. Dengan kebijakan moratorium CPNS, dipastikan terjadi dikarenakan PNS berkurang. Sementara tidak tersedia pemenuhan untuk saat di setiap OPD. “Kendala pasti ada, namun biasanya setiap OPD tersedia antisipasinya sendiri,” tuturnya.
Pemenuhan dapat dijalankan bersama pemerataan sumber kekuatan manusia (SDM). Dengan memprioritaskan jabatan mana yang harus dikuatkan maka jabatan selanjutnya harus diisi. Salah satunya dapat bersama mutasi antar OPD. Pun dobel pekerjaan termasuk dimungkinkan. “Yang kosong nanti dapat tersedia pelaksana hariannya atau Plt. Tapi kekosongan itu tidak hanya terjadi dikala moratorium namun sejak di awalnya sebetulnya banyak yang kosong,” sambungnya.
Sementara untuk CPNS formasi 2019, saat ini tengah tahapan persiapan menuju seleksi kompetensi bidang (SKB). “Kami termasuk menanti kebijakan pusat kapan. Infonya semester II dapat dijalankan pada Juli sampai Desember, paling cepat ya Agustus,” bebernya.
Tahapan persiapan saat ini, di antaranya menyusun protokol kesegaran covid-19 yang harus diikuti saat SKB nanti. Seperti kenakan masker, menyusun jaga jarak antrian maupun di ruangan, menyiapkan alat kesehatan. Maupun mendiskusikan pelaksanaan teknis lainnya. Termasuk pembatasan separo kapasitas ruangan per sesi dan bermacam macam.
Sumber radarjogja
Edit @hakimlfc13
0 Response to "PNS Harus Siap Dobel Pekerjaan, Faktanya Honorer yang Kerja Dobel"
Post a Comment
PERHATIAN
- Mohon untuk tidak berkomentar dengan bahasa yang kasar, menyebarkan spam dan berbau konten dewasa.
- Berkomentarlah sesuai pembahasan yang terkait konten saja.
- Kalau pun ada keluhan, semisal kesulitan mengunduh file yang ada, maka kamu bisa membaca dahulu step by step caranya.
- Kalau ada link mati/broken link, bisa segera melapor admin dengan kontak media sosial yang dicantumkan (wasap, twitter or fb).
- Semua file yang tersedia gratis tidak diperjual belikan oleh admin.
Semoga selalu bahagia.