10 Soal Latihan Tes Wawasan Kebangsaan - TWK SKD CPNS HOTS (Update 2019) Part 24
Friday, October 25, 2019
Comment
cendekiapedia.blogspot.com - 10 Soal Latihan Tes Wawasan Kebangsaan - TWK SKD CPNS HOTS (Update 2019) Part 24, Soal CPNS Gratis.
Hallo selamat pagi sobat Cendekiapedia, nah setelah kemarin-kemarin mas Hakim telah banyak sekali membagikan file soal-soal CPNS, baik itu file soal SKD dan SKB atau bahkan dalam bentuk ebook CPNS ratusan lembar.
 |
| Soal TWK HOTS |
Nah sekarang mas Hakim akan membagikan soal-soal yang lansgung ada pada blog ini, agar yang males buat ngeunduh file bisa langsung membaca dan belajar lewat blog ini saat itu juga.
Nah untuk soal akan mas Hakim bagikan disetiap konten berjumlah 10 dan disertai pembahasannya pula. Bagi yang merasa berminat jangan lupa gabung di grup fb kami (LINK GRUP) dan juga ikuti kami ditwitter (LINK TWITTER), lalu yang terpenting BERLANGGANG BLOG (KLIK BERLANGGANG) ini juga yah.
Untuk soal TWK Hots silahkan baca dibawah ini
1. Sesuai dengan ketentuan UUDS 1950, pemerintahan RI adalah …
a. Monarki
b. Presidensial
c. Parlementer
d. Republik
e. Monarki absolut
Pembahasan
Sesuai dengan ketentuan UUDS 1950, pemerintahan RI adalah Parlementer.
(C)
2. Menurut UUD 1945 hasil amandemen, MPR berwenang …
a. Memilih presiden dan wakil presiden
b. Menetapkan sebuah undang-undang
c. Membuat undang-undang dasar
d. Menetapkan GBHN
e. Melantik presiden dan wakil presiden
Pembahasan
Menurut UUD 1945 hasil amandemen, MPR berwenang melantik presiden dan wakil presiden.
(E)
3. Agar pembangunan dapat terarah dan bermanfaat bagi masyarakat, maka harus terpenuhi beberapa syarat. Berikut ini syarat yang harus terpenuhi, kecuali …
a. Harus demokratis
b. Menghormati HAM
c. Meningkatkan kebutuhan manusia
d. Arahnya ditentukan oleh seluruh masyarakat
e. Menciptakan taraf minimum keadilan sosial
Pembahasan
Agar pembangunan dapat terarah dan bermanfaat bagi masyarakat, maka harus terpenuhi beberapa syarat, yakni: demokratis, menghormati HAM, arahnya ditentukan oleh seluruh masyarakat, menciptakan taraf minimum keadilan sosial.
(C)
4. Apa yang dimaksud referendum…
a. Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung yang menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap kehendak MPR untuk mengubah UUD 1945
b. Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung yang menyatakan setuju atau tidak setuju untuk menyatakan perang.
c. Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung yang menyatakan setuju atau tidak setuju untuk meminjam bantuan ekonomi
d. Semua jawaban salah.
e. a) dan c) benar.
Pembahasan
Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung yang menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap kehendak MPR untuk mengubah UUD 1945.
(A)
5. Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, dan pra sarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung-jawabkan kepada yang menugaskan merupakan bentuk pengaplikasian asas penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu …
a. Asas Tugas Perbantuan
b. Asas Desentralisasi
c. Asas Dekonsentrasi
d. Asas Efisiensi
e. Asas Keterbukaan
Pembahasan
Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.
(A)
6. Peraturan perundang-undangan tertinggi yang sekarang berlaku di Indonesia adalah….
a. Pancasila
b. UUD 1945
c. Ketetapan-ketetapan MPR
d. Supersemar
e. Undang-undang
Pembahasan
Peraturan perundang-undangan tertinggi yang sekarang berlaku di Indonesia adalah UUD 1945.
(B)
7. Kegiatan berikut ini yang termasuk dalam partisipasi konvensional adalah …
a. Demokrasi
b. Pengajuan petisi
c. Konfrontasi
d. Voting
e. Membayar pajak
Pembahasan
Bentuk Partisipasi Politik Konvensional antara lain: 1) dengan pemberian suara (voting), 2) dengan diskusi kelompok, 3) dengan kegiatan kampanye, 4) dengan membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, 5) dengan komunikasi individual dengan pejabat politik/administratif, 6) dengan pengajuan petisi.
(D)
8. Demokrasi dimana kekuasaan legislative diatas eksekutif merupakan demokrasi …
a. Parlementer
b. Liberal
c. Terpimpin
d. Komunis
e. Gabungan
Pembahasan
Demokrasi dimana kekuasaan legislative diatas eksekutif merupakan demokrasi Parlementer.
(A)
a. Monarki
b. Presidensial
c. Parlementer
d. Republik
e. Monarki absolut
Pembahasan
Sesuai dengan ketentuan UUDS 1950, pemerintahan RI adalah Parlementer.
(C)
2. Menurut UUD 1945 hasil amandemen, MPR berwenang …
a. Memilih presiden dan wakil presiden
b. Menetapkan sebuah undang-undang
c. Membuat undang-undang dasar
d. Menetapkan GBHN
e. Melantik presiden dan wakil presiden
Pembahasan
Menurut UUD 1945 hasil amandemen, MPR berwenang melantik presiden dan wakil presiden.
(E)
3. Agar pembangunan dapat terarah dan bermanfaat bagi masyarakat, maka harus terpenuhi beberapa syarat. Berikut ini syarat yang harus terpenuhi, kecuali …
a. Harus demokratis
b. Menghormati HAM
c. Meningkatkan kebutuhan manusia
d. Arahnya ditentukan oleh seluruh masyarakat
e. Menciptakan taraf minimum keadilan sosial
Pembahasan
Agar pembangunan dapat terarah dan bermanfaat bagi masyarakat, maka harus terpenuhi beberapa syarat, yakni: demokratis, menghormati HAM, arahnya ditentukan oleh seluruh masyarakat, menciptakan taraf minimum keadilan sosial.
(C)
4. Apa yang dimaksud referendum…
a. Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung yang menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap kehendak MPR untuk mengubah UUD 1945
b. Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung yang menyatakan setuju atau tidak setuju untuk menyatakan perang.
c. Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung yang menyatakan setuju atau tidak setuju untuk meminjam bantuan ekonomi
d. Semua jawaban salah.
e. a) dan c) benar.
Pembahasan
Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung yang menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap kehendak MPR untuk mengubah UUD 1945.
(A)
5. Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, dan pra sarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung-jawabkan kepada yang menugaskan merupakan bentuk pengaplikasian asas penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu …
a. Asas Tugas Perbantuan
b. Asas Desentralisasi
c. Asas Dekonsentrasi
d. Asas Efisiensi
e. Asas Keterbukaan
Pembahasan
Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.
(A)
6. Peraturan perundang-undangan tertinggi yang sekarang berlaku di Indonesia adalah….
a. Pancasila
b. UUD 1945
c. Ketetapan-ketetapan MPR
d. Supersemar
e. Undang-undang
Pembahasan
Peraturan perundang-undangan tertinggi yang sekarang berlaku di Indonesia adalah UUD 1945.
(B)
7. Kegiatan berikut ini yang termasuk dalam partisipasi konvensional adalah …
a. Demokrasi
b. Pengajuan petisi
c. Konfrontasi
d. Voting
e. Membayar pajak
Pembahasan
Bentuk Partisipasi Politik Konvensional antara lain: 1) dengan pemberian suara (voting), 2) dengan diskusi kelompok, 3) dengan kegiatan kampanye, 4) dengan membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, 5) dengan komunikasi individual dengan pejabat politik/administratif, 6) dengan pengajuan petisi.
(D)
8. Demokrasi dimana kekuasaan legislative diatas eksekutif merupakan demokrasi …
a. Parlementer
b. Liberal
c. Terpimpin
d. Komunis
e. Gabungan
Pembahasan
Demokrasi dimana kekuasaan legislative diatas eksekutif merupakan demokrasi Parlementer.
(A)
a. Kurang dominannya politik aliran
b. Landasan ekonomi social yang sudah cukup kuat
c. Konsekuensi terhadap pengelolaan konflik karena terlalu dominannya politik aliran
d. Konstituante berhasil dalam sidangnya mengganti UUDS
e. Presiden Dan TNI AD yang sangat senang dengan politik yang berjalan
b. Landasan ekonomi social yang sudah cukup kuat
c. Konsekuensi terhadap pengelolaan konflik karena terlalu dominannya politik aliran
d. Konstituante berhasil dalam sidangnya mengganti UUDS
e. Presiden Dan TNI AD yang sangat senang dengan politik yang berjalan
Pembahasan
Gagalnya demokrasi parlementer yang dijalankan pada tahun 1950-1959 disebabkan oleh Konsekuensi terhadap pengelolaan konflik karena terlalu dominannya politik aliran.
(C)
Gagalnya demokrasi parlementer yang dijalankan pada tahun 1950-1959 disebabkan oleh Konsekuensi terhadap pengelolaan konflik karena terlalu dominannya politik aliran.
(C)
10. Pangeran Antasari merupakan tokoh dalam peperangan …
a. Banjar
b. Puputan
c. Paderi
d. Diponegoro
e. Aceh
b. Puputan
c. Paderi
d. Diponegoro
e. Aceh
Pembahasan
Pangeran Antasari → Banjar
(A)
Nah itulah 10 soal TWK CPNS HOTS, nanti mas Hakim akan membagikan soal-soal lainnya tentunya di part selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu share, like dan komentar agar blog mas Hakim ini terus berkembang, mari buat blog Cendekiapedia ini senantiasa bermanfaat.
0 Response to "10 Soal Latihan Tes Wawasan Kebangsaan - TWK SKD CPNS HOTS (Update 2019) Part 24"
Post a Comment
PERHATIAN
- Mohon untuk tidak berkomentar dengan bahasa yang kasar, menyebarkan spam dan berbau konten dewasa.
- Berkomentarlah sesuai pembahasan yang terkait konten saja.
- Kalau pun ada keluhan, semisal kesulitan mengunduh file yang ada, maka kamu bisa membaca dahulu step by step caranya.
- Kalau ada link mati/broken link, bisa segera melapor admin dengan kontak media sosial yang dicantumkan (wasap, twitter or fb).
- Semua file yang tersedia gratis tidak diperjual belikan oleh admin.
Semoga selalu bahagia.